Merubah Budaya KKN di Indonesia, Sulitkah?

Sulitkah merubah budaya KKN di Indonesia?

Advertisements

Pejabat sekarang pintar cari celah untuk mengisi pundi2 uangnya. Lihat saja dari banyak kasus korupsi yang tertangkap tangan oleh KPK, modusnya sudah berbagai macam. Ada yang ketemu di SPBU,

Sebelum diketok palu siapa pemenang tender, pejabat sudah minta jatah sekian persen, baik pusat maupun daerah.
Pengusaha pun akhirnya mensiasati keuntungan yang menipis (supaya usaha bisa berjalan terus) dengan mengurangi kualitas produksi. “Usaha legal dan sesuai peraturan saja ada dana taktisnya (upeti-red.), mending sekalian ilegal dengan keuntungan berkali lipat”, demikian keluh seorang pengusaha. Sempat saya tanyakan, “Lha lurus2 saja tho pak, gak usah ngasih sana-sini.”. Kemudian dia bercerita pernah digerebek usahanya karena jatah setoran kurang. “Biasa, entah dicari2 kesalahan kita, atau suatu saat bila ada keperluan dipersulit”, begitu jawabnya.

Lingkaran setan yang terus berputar. Pengusaha butuh pejabat untuk dipermudah atau disupport dalam usahanya, sedangkan pejabat memanfaatkan pengusaha. Bagaimana memutusnya? Mulai dari mendidik generasi penerus kita, semoga Indonesia bisa bebas dari praktik KKN walaupun dibutuhkan waktu beberapa generasi.

Bukan hanya dalam dunia usaha saja praktik KKN ini masih berlangsung. Tengok saja calo-calo penerimaan PNS / kepolisian / Perguruan Tinggi ternama yang semakin marak. Ada juga pejabat yang membangun kekuasaan dinasti keluarganya dengan menempatkan beberapa kerabat di posisi strategis pemerintahan. Ada rekan yang berkomentar “Lho itu khan hak asasi mereka, masak anak pejabat gak boleh jadi pejabat?”. Ya kalau sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, kenapa tidak? Jawab saya dalam hati.

Bagaimana menurut Anda?